Kemenkum Sumsel Perkuat Analisis Kebijakan Lewat Diseminasi AIEK

Penguatan analisis kebijakan dilakukan Kemenkum Sumsel melalui asistensi AIEK guna hasilkan kebijakan berkualitas.--

 Kemenkum Sumsel Tingkatkan Kapasitas Analisis Kebijakan Melalui Diseminasi AIEK

PALEMBANG, SUMEKS.CO- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) memperkuat kualitas perumusan kebijakan melalui kegiatan diseminasi dan asistensi Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) yang dilaksanakan secara daring, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting ini berlangsung di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) serta diikuti oleh tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan para penanggung jawab analisis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel.

Koordinator Tim Kerja BSK, Phuput Mayasari, dalam pembukaan kegiatan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap pedoman analisis kebijakan. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Farah selaku penanggung jawab Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK).

Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan tahapan pelaksanaan analisis kebijakan, mulai dari metode, pendekatan, hingga aspek yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Dorong Legalitas UMKM di Muba Lewat Perseroan Perorangan

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Edukasi Peran OBH dan Paralegal di Seberang Ulu I

Selain itu, peserta juga mendapatkan gambaran mengenai sejumlah peraturan yang akan menjadi objek analisis. Langkah ini bertujuan memastikan kebijakan yang telah diterapkan dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan pedoman AIEK secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat menghasilkan analisis kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa penguatan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus didasarkan pada data yang valid serta hasil evaluasi yang komprehensif agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dengan adanya kegiatan ini, Kemenkum Sumsel berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang analisis kebijakan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, terukur, dan berdampak nyata.

Sumber: