MOMEN Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Pengukuhan Guru Besar Pertama Bidang Hukum di Universitas Bangka Belitung

 

BABEL, SUMEKS.CO-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Bangka Belitung (UBB) dengan agenda tunggal Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.

Acara bersejarah yang digelar di Gedung Perkuliahan Kampus Terpadu UBB ini menandai lahirnya guru besar pertama di bidang hukum di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Acara pengukuhan dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Bangka Belitung, dilanjutkan dengan doa bersama dan pemutaran video visi-misi universitas.

Rapat terbuka Senat kemudian dibuka secara resmi oleh Rektor UBB, Prof. Dr. Ibrahim, yang dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas pencapaian akademik Prof. Dr. Dwi Haryadi.

BACA JUGA:Sinergi Cerdas: Kanwil Kemenkum Babel & UBB Sepakat Perkuat Literasi Hukum dan Inovasi Kampus

BACA JUGA:Kemenkumham Babel dan UBB Tingkatkan Kesadaran Kekayaan Intelektual di Kalangan Mahasiswa

“Pengukuhan ini bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi momentum penting bagi pengembangan ilmu hukum di Bangka Belitung. Seorang guru besar bukan sekadar predikat akademik, melainkan amanah besar untuk berkontribusi bagi bangsa melalui ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat,” ujar Prof. Ibrahim.

Ia menambahkan, Universitas Bangka Belitung kini memiliki 20 profesor dari total 400 dosen aktif, capaian yang menunjukkan kemajuan signifikan perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Babel. 

Rektor berharap Prof. Dwi dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat kajian hukum pertambangan dari sisi normatif dan sosial serta berperan aktif mengembangkan hukum yang responsif terhadap dinamika daerah.

Setelah pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, acara dilanjutkan dengan pidato ilmiah pengukuhan oleh Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., berjudul “Daulat Lingkungan dalam Tata Kelola Pertambangan.”

Dalam orasinya, Prof. Dwi menegaskan bahwa hukum pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan harus menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat kebijakan.

BACA JUGA:Kemenkum Babel Dukung Mahasiswa UBB Daftarkan Hak Cipta Lagu Mars Agribisnis

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Harmonisasi 4 Ranperkada Bangka Tengah untuk Perkuat Regulasi Daerah

Sumber: