MOMEN Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Pengukuhan Guru Besar Pertama Bidang Hukum di Universitas Bangka Belitung

Ia menyoroti tiga poin penting yang perlu dibenahi dalam penegakan hukum pertambangan:

1. Revisi sanksi pidana agar lebih proporsional dengan menurunkan hukuman penjara dan meningkatkan denda, terutama bagi penambang rakyat.

2. Penerapan sistem kumulatif sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku agar penegakan hukum lebih adil.

3. Penguatan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 164, mencakup perampasan alat tindak pidana, hasil kejahatan, dan kewajiban membayar biaya pemulihan lingkungan.

Prof. Dwi juga memperkenalkan konsep “Ekokrasi Konstitusi”, yaitu tata kelola pertambangan berwawasan lingkungan sesuai amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dipertentangkan dengan pelestarian alam, tetapi harus diintegrasikan dalam satu kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Prosesi pengukuhan dilanjutkan dengan pengalungan samir dan penyerahan piagam guru besar oleh Rektor UBB kepada Prof. Dr. Dwi Haryadi, diiringi tepuk tangan meriah seluruh tamu undangan. 

Acara ditutup dengan menyanyikan Hymne UBB dan lagu Bagimu Negeri, serta sesi foto bersama.

Pengukuhan ini menjadi bukti nyata kemajuan UBB sebagai pusat ilmu pengetahuan di Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan hadirnya guru besar pertama di bidang hukum, UBB diharapkan mampu memperkuat peran akademisi dalam mendukung kebijakan hukum daerah dan tata kelola sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut.

 “Kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Universitas Bangka Belitung dan Prof. Dwi Haryadi atas capaian luar biasa ini. Kontribusi akademisi menjadi elemen penting dalam memperkuat landasan hukum yang adaptif dan berkeadilan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah,” ujar Johan.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan lembaga hukum pemerintah dalam membentuk kebijakan berbasis riset dan keilmuan.

Kanwil Kemenkum Babel, lanjutnya, akan terus memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk UBB, dalam bidang pembinaan hukum, sosialisasi regulasi, serta pengembangan literasi hukum masyarakat.

 “Kami meyakini kolaborasi antara praktisi hukum, akademisi, dan pemerintah akan mempercepat terwujudnya sistem hukum nasional yang kuat, progresif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri oleh:

Sumber: