Tuntut Kontribusi Nyata Para Alumni, DPD Sumsel IKA FH Unsri Resmi Dibentuk, Kedua Setelah Jabodetabek

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (IKA FH Unsri) resmi membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatra Selatan.

Pembentukan tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat jaringan IKA FH Unsri yang tersebar di Sumsel dengan harapan para alumni FH dapat berkontribusi lebih besar kepada masyarakat. 

"Pelantikan Ketua DPD Sumsel IKA FH Unsri harapannya semua alumni dapat diwadahi ditingkat provinsi supaya dapat berkontribusi bagi almamater, masyarakat dan negara," ungkap Ketua IKA FH Unsri, Arief Patramijaya, Sabtu 13 September 2025.

BACA JUGA:Daftar Umur 12 Tahun, Mahasiswi FH Unsri ini Bisa Berangkat Haji

BACA JUGA:145 Sarjana FH Unsri Diyudisium, Saat Pengalungan Gordon 2 Doktor Dapat Aplaus, Begini yang Diucapkan Dekannya

Patra mengungkapkan, pembentukan DPD Sumsel IKA FH Unsri ini menjadi DPD kedua setelah Jabodetabek.

 Dirinya berharap para alumni mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi guna kemajuan bangsa. 

"Para alumni diharap mengambil peran menjaga nilai-nilai demokrasi sekaligus memperluas akses serta kesadaran hukum di tengah masyarakat," jelas dia. 

Sementara itu, Ketua DPD Sumsel IKA FH Unsri, Fahmi Nugroho, menegaskan pihaknya akan fokus menjalankan amanah organisasi sekaligus mendukung pengembangan soft skill profesi hukum, seperti pengacara dan notaris. Tak sampai di sana, mereka juga akan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat melek permasalahan hukum. 

BACA JUGA:Lawcus FH Unsri Gelar Penyuluhan Tata Tertib Berlalu Lintas

BACA JUGA:RICUH, Mahasiswa Unsri Diminta Turun Ikut Rasakan ‘Sengsara’ Jalan Kaki Masuk Kampus Indralaya

"Kami ingin merangkul para alumni agar bisa saling membantu khususnya alumni yang punya kompetensi namun belum mendapat kesempatan akan kita kumpulkan dan arahkan," jelas dia. 

Dalam waktu dekat, DPD Sumsel akan menggelar rapat kerja (raker) untuk menyusun program kerja. Salah satu ide yang dibahas adalah edukasi hukum bagi masyarakat dengan menggandeng lembaga maupun pos bantuan hukum (Posbakum) yang sudah ada.

"Kontribusi kita tidak hanya di bidang hukum. Dalam iklim demokrasi, masyarakat perlu cerdas hukum dan politik. Minimal di Sumsel, DPD ini akan berkontribusi mencerdaskan masyarakat. Kalau masyarakat sudah cerdas, mudah-mudahan negara ini semakin maju," jelas dia.

Sumber: