Reses Anggota DPRD Ogan Ilir Dapil IV Hasilkan 12 Keluhan Masyarakat, Pemerataan Pembangunan Hingga Bansos

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil IV, Muhammad Sayuti, saat melakukan reses di daerah pemilihannya. --
Kemudian, masyarakat juga meminta perbaikan berbagai gedung, serta bantuan perlengkapan sarana dan prasarana bagi sekolah negeri maupun swasta.
"Selanjutnya, permasalahan masih sering terjadinya pemadaman listrik PLN yang sering terjadi dalam kurun waktu yang lama," katanya lagi.
Masalah kemudahan dalam pembuatan Kartu KIS, peningkatan pelayanan kesehatan dan permasalahan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan sosial lainnya.
BACA JUGA:Diduga Ada Pemotongan Jasa Pelayanan BPJS, Komisi IV DPRD Ogan Ilir Sidak Puskesmas Payakabung
Lalu, adanya tuntutan masyarakat terhadap pencabutan HGU PT BSP yang sudah habis pada tanggal 31 Desember 2020. Dalam hal mana masyarakat desa penyangga yang berada di sekitar perusahaan, seperti masyarakat Desa Sukananti, Kayuara, Tanjung Miring, dan Tangai, belum merasakan betul kebermanfaatan dari adanya PT BSP tersebut.
Tuntutan masyarakat agar PT Cinta Manis bisa memberikan kemudahan dalam penerimaan tenaga kerja lokal, dan pemenuhan kesejahteraan desa sekitar perusahaan melalui pemberian dana CSR perusahaan.
Masyarakat juga meminta adanya bantuan bibit pertanian dan peternakan serta kemudahan, dalam membuat kelompok tani guna memaksimalkan produktivitas masyarakat.
"Selain itu, masyarakat meminta dilakukannya tebas bayang di sepanjang bahu jalan, yang telah terjadi penyempitan akibat banyaknya semak belukar yang memenuhi jalan," sebutnya.
BACA JUGA:Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir Konsisten Perjuangkan Isu Keadilan Bagi Kaum Buruh
Ada lagi, permasalahan yang diakibatkan gangguan hama kera yang menyerang tanam tubuh di ladang masyarakat.
Permasalahan normalisasi sungai, karena terdapat banyak sungai yang mulai dangkal dan ketika turun hujan, air meluap ke permukiman masyarakat.
"Pengembalian tapal batas antara Kecamatan Muara Kuang dan Kecamatan Rambang Kuang, guna menyelesaikan hak kepemilikan objek lelang lebak lebung yang berpotensi menjadi konflik berkepanjangan. Dan masih banyak hal lainnya," jelasnya.
Terakhir, mengenai persoalan masih banyak terdapat daerah yang minim signal telekomunikasi, oleh karena itu masyarakat meminta agar didirikan tower guna mempermudah kelancaran komunikasi bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: