Kemenkum Sumsel Gelar Audiensi dengan Pemprov Sumsel Bahas Percepatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa

"Kami siap bersinergi. Dalam waktu dekat, kami akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Posbakum yang melibatkan unsur Biro Hukum, Divisi PPPH Kemenkum Sumsel, dan Dinas PMD," ungkap Dedi.

Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan layanan hukum secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Perkuat Legalitas KKMP Sukodadi, Dukungan Penuh untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di Lubuklinggau

Dedi juga menambahkan bahwa sinergi antara Kemenkum Sumsel dan Pemprov Sumsel sangat penting dalam meningkatkan akses hukum masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Sumatera Selatan, di mana pun mereka berada, dapat mendapatkan akses hukum yang setara dan berkualitas," lanjut Dedi.

Pembentukan Posbakum ini diharapkan dapat menciptakan sistem bantuan hukum yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan hukum.

Dengan adanya Posbakum, warga di tingkat desa dan kelurahan akan lebih mudah mengakses bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka tanpa harus jauh-jauh ke kota.

BACA JUGA:Sertijab Kakanwil Kemenkum Sumsel: Agato Tinggalkan Warisan Prestasi, Hendrik Pagiling Siap Lanjutkan Inovasi

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Berbagi Daging Kurban Iduladha 1446 H, Wujud Nyata Kepedulian Sosial

Sinergi antara Kemenkum Sumsel dan Pemprov Sumsel ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan dan akses hukum di wilayah Sumatera Selatan, yang tentunya akan berdampak positif bagi pemerataan keadilan di seluruh pelosok daerah.

Sumber: