Terungkap Akal-akalan CV CDI di Kasus Pembuatan 360 Peta Desa di Lahat Pakai Peraturan Mendagri Nomor 45

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

BACA JUGA:Penampakan 2 Mantan Pejabat Disumpah Jaksa Saat Diperiksa Kasus Pembuatan Peta Desa Diduga Fiktif di Lahat

BACA JUGA:Pemkab Muba Bergerak Cepat, Bantuan Tanggap Bencana Untuk Korban Kebakaran Desa Petaling

Kasus dugaan korupsi pembuatan peta desa saat ini gencar diusut jaksa Kejari Lahat, Sumsel.

Sedikitnya ada 4 fakta yang terungkap dalam pengusutan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan ini.

Fakta pertama, kasus dugaan korupsi ini terjadi di tahun 2023, berupa proyek pembuatan peta desa yang bertujuan untuk menentukan atau penegasan batas-batas wilayah 360 desa di Lahat. 

Fakta kedua, hingga saat ini masih ada peta desa yang belum diselesaikan  oleh CV CDI, padahal target pembuatan hanya 6 bulan saja.

BACA JUGA:237 Kades Se-Kabupaten Lahat Diperiksa Sebagai Saksi Korupsi Pengadaan Peta Desa Miliaran Rupiah 

BACA JUGA:Jaksa Pengacara Negara Kejari Lahat Terima Surat Kuasa Khusus dari Inspektorat, Ini Tugasnya

Total 360 desa ikut dalam program pembuatan peta desa ini. Kontrak 360 desa itu dengan CV CDI, masing-masing senilai Rp35 juta lebih.

Jadi ada 116 desa yang tidak ikut, jika dilihat dari total 244 desa yang ada di kabupaten Lahat.

Fakta ketiga, peta dikerjakan asal-asalan, para Kades banyak yang kecewa karena peta tidak menunjukan batas desa atau titik koordinat.

Peta hanya berupa gambaran pemukiman warga di masing-masing desa.

BACA JUGA:Kejari Lahat Kebut Pelimpahan Berkas 6 Tersangka Korupsi IUP Batu Bara Rp488,9 Miliar

BACA JUGA:Penuntut Umum Kejari Lahat Segera Limpahkan Berkas 6 Tersangka Korupsi IUP Batu Bara Rp488,9 Miliar

Sumber: