Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung Raih 3 Penghargaan pada Refleksi Akhir Tahun 2024

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan di seluruh unit kerja Kemenkumham.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Refleksi Akhir Tahun 2024 adalah "Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti Untuk Mendukung Asta Cita".

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Ranperkada dari Kabupaten Bangka

BACA JUGA:Resmi Dikukuhkan Jadi Kader Coach dan Mentor, Kakanwil Kemenkumham Babel Siap Cetak Pemimpin Berdaya Saing

Ia menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta mendukung pemberantasan korupsi dan narkoba.

Andry juga menekankan bahwa Kemenkumham, sejak tahun 2022, telah menjadi lembaga yang memimpin pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah meningkatnya partisipasi sebesar 22,42% dalam penilaian IRH yang diiringi dengan peningkatan kualitas IRH sebesar 41,34%.

"Kerja sama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri sangat penting untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan reformasi hukum dan penilaiannya," tambah Andry.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Raih Penghargaan Bergengsi atas Inovasi dalam Pemenuhan Hak Jam Belajar Mandiri ASN

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Diskusi Evaluasi Kebijakan Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh jajarannya.

Ia berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

"Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Daerah dan unit-unit pelaksana di wilayah kami. Penghargaan ini bukan hanya milik Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, tetapi juga hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat," ujar Harun.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Reynhard Silitonga, dan Plt. Dirjen Pemasyarakatan Y. Ambeg Paramarta.

BACA JUGA:Imigrasi Kemenkumham Babel Terbitkan 14.646 Paspor Hingga Oktober 2024

Sumber: