Kementerian Hukum RI Lakukan Rotasi Jabatan Pimti Pratama, 49 Pejabat Dilantik

Transformasi yang sedang berlangsung sering kali menghadirkan ketidakpastian, sehingga sebagai pemimpin, para pejabat harus mampu menentukan arah yang jelas dan memastikan organisasi berjalan dengan stabil, adaptif, serta fokus pada visi yang telah ditetapkan.

Poin kedua adalah pentingnya memperkuat koordinasi lintas entitas. Koordinasi yang baik antar berbagai unit dan entitas di Kemenkumham, kata Supratman, akan mendukung tercapainya tujuan organisasi yang lebih besar.

BACA JUGA:Wujudkan Kota Sadar Hukum, Kanwil Kemenkumham Sumsel Bentuk 6 Kelurahan Sadar Hukum di Palembang

BACA JUGA:Dorong Transformasi Pelayanan Publik, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Lantik 7 Pejabat Baru di Palembang

Selanjutnya, ia menekankan perlunya fokus pada pelayanan hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Keempat, Supratman mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk selalu menjadi pemimpin yang berintegritas dan kokoh, sehingga dapat mengemban amanah dengan baik.

“Kami berharap keempat pesan ini dapat membentuk kolaborasi yang lebih baik antar jajaran di semua Direktorat Jenderal. Kerjasama tim yang solid sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik,” tambahnya.

Supratman juga menekankan bahwa penempatan pejabat pada posisi strategis ini menggunakan pendekatan sistem merit, bukan berdasarkan kedekatan personal.

BACA JUGA:Ronald Heru Praptama Hadiri Sertijab Pejabat Baru Kemenkumham Sumsel, Rotasi untuk Kinerja Lebih Efektif

BACA JUGA:Cetak Rekor! Indah Nurmalia Raih Skor 461 di SKD Kemenkumham Sumsel untuk Formasi Penjaga Tahanan Wanita

Hal ini dilakukan agar pejabat dapat merasakan pengalaman di tempat yang baru dan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat.

“Kami sepakat untuk menerapkan sistem rolling agar pejabat yang dilantik ini bisa merasakan di tempat yang baru. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Ingatlah, tanggung jawab kita bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Hukum juga menekankan pentingnya penerapan sistem laporan berkala kepada Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.

Pembuatan laporan ini dianggap sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi besar seperti Kemenkumham. Di akhir sambutannya, Supratman mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk tetap berkarya dan terus berusaha memberikan yang terbaik.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Percepat Pengelolaan Barang Milik Negara Rusak Berat

Sumber: