Kabupaten Ogan Ilir Raih WTP Lagi! BPK-RI Serahkan Laporan Keuangan 2023

Selain itu, dalam sambutannya, Panca juga mengungkapkan rasa syukur atas capaian prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk kesekian kalinya, Kabupaten Ogan Ilir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Panca menilai bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan yang taat pada aturan yang berlaku serta komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BACA JUGA:Ribuan Anggota KOMPOI dan Alumni SMP di Ogan Ilir Siap Menangkan MataHati di Pilgub Sumsel 2024

BACA JUGA:Deretan Saksi Pembunuhan Anggota LSM di Ogan Ilir yang Digarap Polisi, Operator Alat Berat Hingga Teman Korban

"Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kembali meraih WTP. Ini membuktikan bahwa kinerja pemerintahan kami berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan ini adalah hasil dari dedikasi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang," tambah Panca.

Penyerahan LHP ini bukan hanya menjadi momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tetapi juga bagi Kota Pagar Alam, Kabupaten OKI, dan Kabupaten OKU Selatan yang turut menerima laporan serupa.

Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang lebih baik serta memperbaiki berbagai aspek yang memerlukan perbaikan berdasarkan hasil temuan BPK-RI.

Dalam acara yang berlangsung khidmat ini, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan, Andiyanto Fikri, juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA:Anggota LSM di Ogan Ilir Meregang Nyawa Usai Dikeroyok OTD, Status WA Terakhir : Mati Sudah Asal Tersohor

BACA JUGA:Komunitas Pensiunan Ogan Ilir Deklarasikan Dukungan untuk Matahati dan Panca-Ardani

Menurutnya, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dengan penerimaan LHP atas LKPD Tahun 2023 ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga integritas, dan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Sumber: