Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

Tim ini telah merumuskan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran transisi, termasuk penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini. Kami juga telah menyiapkan draft SKB 3 menteri guna memfasilitasi pengalihan fungsi,” ungkap Nico saat menyampaikan laporan di Graha Pengayoman, Jakarta.

BACA JUGA:SKD CPNS Dimulai! Ribuan Pelamar Kemenkumham Sumsel Adu Skor CAT

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Siap Wujudkan Kinerja Optimal dengan Konsep TWT dan Target Anggaran 2024

Selain itu, Nico menjelaskan bahwa perubahan program dan anggaran sudah disiapkan, termasuk revisi anggaran untuk masing-masing kementerian serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

Mengenai sumber daya manusia, Nico menambahkan bahwa Tim Transisi fokus pada pemisahan pegawai sesuai dengan fungsi dan peran baru di kementerian masing-masing.

"Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," kata Nico.

Nico juga menyoroti aspek pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN), dengan Biro BMN saat ini masih bertanggung jawab untuk pengelolaan aset sementara di ketiga kementerian baru yang telah dibentuk.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Dorong Pengakuan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Unggulan Kabupaten Ogan Ilir

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Hargai Keberhasilan Lapas Kayuagung Gagalkan Penyelundupan Narkotika

“Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nico menyampaikan bahwa ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri telah disiapkan. Ia juga berharap agar komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik tetap terjalin di antara semua pihak yang terlibat dalam transisi ini.

Sejak berdirinya pada 1945, instansi yang bertugas di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur.

Mulai dari Departemen Kehakiman (1945–1999), Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), hingga menjadi Kemenkumham pada 2009 hingga 2024. Di era Presiden Prabowo Subianto ini, Kemenkumham resmi berubah menjadi Kementerian Hukum.

BACA JUGA:Menjaga Keseimbangan Hukum, Kanwil Kemenkumham Babel Harmonisasi 2 Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

Sumber: