Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum 2025

Kanwil Kemenkum Babel berpartisipasi aktif dalam Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum 2025 di BPSDM Hukum, Jawa Barat.--
SUMEKS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum Babel) ikut berpartisipasi dalam kegiatan Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan di BPSDM Hukum, Gandul, Jawa Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar unit di Kementerian Hukum RI, serta mengevaluasi kinerja yang telah dicapai selama semester pertama tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari Kementerian Hukum, termasuk Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Hukum RI, Pimpinan Unit Eselon I, Staf Ahli Menteri, serta berbagai pejabat lainnya dari seluruh Indonesia.
Dari Kanwil Kemenkum Babel, hadir Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh, Kadiv Yankum Kaswo, KabagTUM N.A. Triandini Oscar, serta jajaran pejabat manajerial dan non manajerial lainnya.
BACA JUGA:Kemenkum Babel Fasilitasi Rapat Harmonisasi 5 Ranperkada Kabupaten Bangka Barat
Rangkaian kegiatan dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen Pol Dr. Nico Afinta, yang mengingatkan pentingnya uji kompetensi (Ukom) bagi 96 orang Pimpinan Tinggi Pratama.
Uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan manajerial pimpinan dalam menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan efisiensi dan efektivitas.
Selanjutnya, sesi panel berlangsung, di mana Kanwil Kemenkum Babel yang diwakili oleh Johan Manurung memaparkan hasil pembahasan Komisi 2 (A) terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam paparan tersebut, Manurung menyoroti tujuh target capaian kinerja yang harus dicapai oleh setiap Kantor Wilayah, termasuk pemberdayaan perancang peraturan perundang-undangan dan digitalisasi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Paparan ini memberikan gambaran jelas tentang arah yang akan diambil oleh Kementerian Hukum untuk mengoptimalkan fungsi perundang-undangan di Indonesia.
Acara dilanjutkan dengan laporan dari Sekretaris Jenderal yang mengapresiasi partisipasi aktif seluruh Pimti dalam merumuskan rencana kerja untuk Semester II.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: