ARCHIPELAGO STATE : Target 0% Kemiskinan di IKN dan Dampak Bagi Ekonomi di Indonesia

BACA JUGA:Memperingati HBP Ke-60, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Raih Penghargaan Pelopor Pembangunan ZI

BACA JUGA:Ada Keselarasan untuk Pembangunan OKI, Hanura Ambil Formulir Bakal Wakil Bupati di DPC Demokrat

Secara keseluruhan, target 0% kemiskinan di IKN memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap daerah lain di Indonesia.

Pembangunan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah lain melalui efek multiplier ekonomi jika dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Salah satu langkah besar Indonesia untuk mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan adalah pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Program ini diharapkan dapat meningkat ekonomi lokal dan berdampak positif pada seluruh Indonesia dengan target 0% kemiskinan di IKN pada tahun 2035.

Konsep archipelago state digunakan untuk menekankan kesatuan pulau dan wilayah serta bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, modernisasi, dan kualitas hidup masyarakat.

BACA JUGA:Embarkasi Palembang Telah Berangkatkan 2.241 Jemaah Haji ke Madinah

BACA JUGA:Menangis Kapolsek Iptu Rudiana Buka Suara Eki Anaknya Bersama Vina Dibunuh Kelompok Kejam, 8 Tahun Sabar

Peran stakeholder sangat penting untuk mencapai target 0% serta swasta untuk mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sementara pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi.

Target tersebut dapat dicapai melalui faktor pendukung seperti komitmen pemerintah, potensi ekonomi IKN, pengembangan energi terbarukan, dan kawasan hijau yang luas.

Namun, masih terdapat masalah yang perlu diatasi, hambatan utama termasuk ketimpangan penduduk, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan keahlian atau keterampilan masyarakat.

Selain itu, perubahan sosial dan budaya, risiko lingkungan, dan pencemaran perlu ditanggulangi atau diatasi.

Untuk mewujudkan inovasi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi wilayah, kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.

Sumber: