Kemenkum Sumsel Dorong Kebijakan Berbasis Data Lewat Penguatan Kapasitas Analis

Palembang, sumeks.co  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah 2026 bertema “Analisis Tajam, Kebijakan Tepat, Dampak Nyata” yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (6 Mei 2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Sumsel serta didampingi langsung Kepala Divisi PPPH, Nur’Ainun.

Acara diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dan dibuka Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.

Dalam sambutannya, Rakhmat menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan sebagai langkah strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Dorong Pembentukan Perda Kekayaan Intelektual dan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel dan Universitas Tridinanti Perkuat Kerja Sama Layanan Kekayaan Intelektual

Materi utama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Universitas Tadulako, Moh. Irfan Mufti.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam membangun basic social structure guna menjamin kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan publik harus mampu menciptakan keadilan sosial, menjaga keteraturan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang baik tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi harus memiliki manfaat strategis dan berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.

Para peserta tampak antusias menggali pemahaman terkait peran analis kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menilai penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan di daerah.

“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berbasis data, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sumber: