Kanwil Kemenkum Sumsel Tingkatkan Kompetensi ASN Lewat Pelatihan Penyusunan Regulasi

PALEMBANG, SUMEKS.CO-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dengan mengikuti pelatihan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan kebijakan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum melalui Balai Pelatihan Hukum Batam dan dilaksanakan secara daring, Selasa (5/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, turut mengikuti pembukaan pelatihan secara virtual bersama peserta dari berbagai daerah.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam menyusun regulasi yang berkualitas, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya menekankan bahwa penguatan kapasitas penyusun regulasi sangat penting dalam mendukung reformasi hukum dan pembangunan nasional.

Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu menjawab tantangan zaman, tersusun secara sistematis, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelatihan ini diikuti oleh 40 ASN bidang hukum dari wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum Batam, termasuk dari Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung selama 11 hari dengan total 62 jam pembelajaran.

BACA JUGA:Dorong Ekonomi Kreatif, Kemenkum Sumsel Usulkan Perda Kekayaan Intelektual

BACA JUGA:Hadapi Era Digital, Kemenkum Sumsel Ikuti Uji Publik RUU Hak Cipta

Materi yang diberikan mencakup teori hingga praktik penyusunan regulasi, dengan pendampingan dari fasilitator Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam, Ivansyah Indra Zainal, menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menyusun kebijakan yang relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Maju Amintas Siburian menegaskan komitmen pihaknya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Ia berharap pelatihan ini mampu mendorong lahirnya produk hukum daerah yang tidak hanya berkualitas dan harmonis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.

“Penguatan kompetensi ASN menjadi kunci dalam menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sumber: