Kemenkum Sumsel Tingkatkan Kapasitas Analis Kebijakan Lewat Forum Policy Talk Nasional

PALEMBANG, SUMEKS.CO-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya analis kebijakan, melalui partisipasi dalam Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talk) tingkat nasional, Selasa (5 Mei 2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dari ruang rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH).

Forum ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan materi dari narasumber Yogi Suwarno yang membahas dasar-dasar analisis kebijakan publik. Materi kemudian dilanjutkan oleh Zahran Mabrukah yang mengulas pentingnya penyusunan policy brief sebagai alat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Para narasumber menekankan bahwa kebijakan publik yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan juga perlu disusun melalui proses analisis yang sistematis, berbasis data, serta mampu menjawab permasalahan secara efektif dan efisien.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta tampak aktif menyampaikan pandangan serta menggali pemahaman terkait penerapan siklus analisis kebijakan di masing-masing wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Tingkatkan Kompetensi ASN Lewat Pelatihan Penyusunan Regulasi

BACA JUGA:Dorong Ekonomi Kreatif, Kemenkum Sumsel Usulkan Perda Kekayaan Intelektual

Menurutnya, analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis data, tetapi juga terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Peningkatan kapasitas analis kebijakan harus terus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber: