Peacemaker Justice Award 2025 Dibuka, Kanwil Kemenkum Babel Dorong Penguatan Musyawarah Desa

Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam, medali, dan piala secara simbolis kepada perwakilan peserta dari Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Mewakili Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan implementasi KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026, di mana hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Beliau berharap para peacemaker mampu menjadi teladan dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang damai, inklusif, dan mengedepankan pemulihan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kegiatan Peacemaker Justice Award 2025 akan berlangsung selama tiga hari dengan proses seleksi untuk menentukan 10 besar hingga terpilih tiga peacemaker terbaik nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap terselenggaranya kegiatan ini. “Peacemaker Justice Award memberikan ruang bagi para kepala desa dan lurah untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam menjaga harmoni sosial.

Kanwil Kemenkum Babel mendukung penuh penguatan peran penyuluh hukum dan perangkat desa sebagai ujung tombak dalam menciptakan ketenteraman dan menyelesaikan sengketa secara damai di masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar semangat para peacemaker terus tumbuh dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat, demi terwujudnya sinergi sosial, keadilan, dan kedamaian berkelanjutan di Indonesia.

Sumber: