Giliran DA Staf Disperkimtan Diperiksa Skandal Korupsi Proyek Perkimtan Palembang

BACA JUGA:Jaksa Dalami Dugaan Proyek Fiktif Disperkimtan Palembang, Tiga Ketua RT Diperiksa

Kasus ini sendiri bermula dari proyek pengadaan bahan bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.

Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di 131 titik wilayah permukiman, khususnya perbaikan jalan lingkungan. 

Agus Rizal Eks Kadisperkimtan Kota Palembang memilih bungkam saat hadiri panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang--

Namun, hasil penyelidikan awal menemukan adanya kejanggalan serius.

Laporan pengerjaan proyek dinilai jauh berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Beberapa titik yang diklaim telah rampung ternyata tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak.

Bahkan, lebih parah lagi, ditemukan adanya kegiatan fiktif yang sama sekali tidak pernah dikerjakan.

Salah satu contoh mencolok adalah laporan pembangunan jalan di sejumlah kawasan permukiman. Secara administratif, proyek tersebut dilaporkan sudah selesai.

Akan tetapi, setelah dilakukan pengecekan, jalan yang dimaksud justru tidak pernah ada. Fakta ini memperkuat dugaan adanya praktik penyimpangan anggaran yang sistematis.

Dalam upaya mengusut kasus ini, penyidik telah memeriksa puluhan saksi sejak tahap awal penyidikan. Mereka terdiri dari pejabat struktural, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disperkimtan, perangkat RT, hingga tenaga honorer lapangan (PHL). 

Langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada level pejabat tinggi, melainkan juga pihak yang memahami detail teknis pengerjaan proyek.

Ke depan, Kejari Palembang menegaskan akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas.

"Kami berkomitmen untuk mengusut semua pihak yang terlibat. Setiap keterangan saksi akan kami cocokkan dengan bukti di lapangan," tegas Fachri.

Kasus dugaan korupsi proyek Disperkimtan Palembang tahun anggaran 2024 kini memasuki babak baru.

Dengan semakin banyaknya temuan dan fakta di lapangan, publik menunggu langkah tegas dari Kejaksaan untuk menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan anggaran miliaran rupiah ini.

Sumber: