Kanwil Kemenkum Babel Dorong Transparansi Korporasi lewat Verifikasi Beneficial Ownership

Hal ini dinilai krusial untuk mengurangi risiko penyalahgunaan entitas bisnis dalam kegiatan ilegal.

Peran notaris juga disorot sebagai pihak yang berkontribusi besar dalam tahap awal pendirian maupun perubahan anggaran dasar korporasi. Notaris diharapkan dapat memastikan bahwa data pemilik manfaat benar-benar tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BACA JUGA:AHUSIGAP Babel: Inovasi Digital Kanwil Kemenkum Babel untuk Tingkatkan Layanan Publik Berbasis Teknologi

BACA JUGA:Kemenkum Babel Dukung Mahasiswa UBB Daftarkan Hak Cipta Lagu Mars Agribisnis

Keanggotaan Indonesia dalam FATF dipandang strategis untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperluas partisipasi global, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Salah satu syarat utama adalah pengaturan yang kuat mengenai kepemilikan manfaat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, mulai dari lembaga pemerintah, sektor swasta, hingga profesi hukum.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem verifikasi pemilik manfaat.

“Kami siap memperkuat sistem pengawasan serta memberikan edukasi kepada stakeholder, notaris, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mewujudkan tata kelola korporasi yang bersih dan bertanggung jawab,” tegas Johan.

BACA JUGA:Lapas Tanjung Raja Gelar Assessment Rehabilitasi Warga Binaan, Dukung Pemulihan dari Penyalahgunaan Narkoba

BACA JUGA:Cegah Pelanggaran Etika, Kemenkum Babel Bahas Pengawasan Notaris Bersama MPN dan MKN

Dengan adanya implementasi verifikasi beneficial ownership, diharapkan praktik bisnis di Indonesia semakin transparan dan akuntabel.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia dalam mencegah penyalahgunaan korporasi untuk kepentingan ilegal, serta mendukung terwujudnya tata kelola usaha yang sehat.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung dalam kegiatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional menuju tata kelola korporasi yang lebih transparan, mendukung kepentingan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Sumber: