Bupati Muara Enim Resmikan 4.976 PPPK Formasi 2024, Dorong Profesionalisme ASN

SUMEKS.CO - Pemerintah Kabupaten Muara Enim resmi mengangkat sebanyak 4.976 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Muara Enim, H Edison, di Lapangan Stadion Sekundang Bara, Rabu 27 Agustus 2025.

Acara ini turut dihadiri Kepala BKN Regional VII Palembang Heni Sri Wahyuni, Ketua TP PKK Hj Heni Pertiwi Edison, perwakilan Forkopimda, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Dari total 4.976 PPPK yang diresmikan, pembagian formasi adalah sebagai berikut 469 Tenaga Guru, 3.633 Tenaga Teknis, 874 Tenaga Kesehatan Jumlah ini terdiri dari 3.172 pegawai Tahap I dan 1.819 pegawai Tahap II.

Dalam sambutannya, Bupati Edison menyampaikan ucapan selamat sekaligus menegaskan bahwa momentum ini merupakan sejarah penting bagi Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:Lapas Narkotika Muara Beliti Gelar Pembagian Baju untuk Warga Binaan, Wujud Pemenuhan Hak Asasi Narapidana

BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Belitung Timur dan Ranperbup Bangka Tengah

“Hari ini merupakan momen yang sangat bersejarah dan perlu disyukuri, karena saudara diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengemban amanah sebagai ASN. Jadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, disiplin, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab,” ujar Edison.

Ia menekankan pentingnya menunjukkan kinerja terbaik pasca pengangkatan.

“Jangan sampai setelah diangkat, justru kinerja menurun. Tunjukkan bahwa ASN Muara Enim dapat diandalkan,” tegasnya.

Bupati Edison juga menyinggung soal kesejahteraan pegawai. Dengan bertambahnya jumlah PPPK, beban anggaran daerah tentu meningkat.

BACA JUGA:BANGGA Punya Petenis Kelas Dunia Ini, Doa Netizen Janice Tjen Bisa Tumbangkan Raducanu Mantan Juara US Open

BACA JUGA:Dorong Kepastian Hukum, Kanwil Kemenkum Babel Resmi Gandeng Pemprov Babel

Namun, Pemkab Muara Enim tetap berkomitmen untuk mengupayakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

“Harapan masyarakat terhadap birokrasi sangat besar. ASN dituntut profesional dan menghasilkan output yang memuaskan,” tambah Edison.

Sumber: