Penyidikan Korupsi Kegiatan Disperkimtan Palembang, 9 Ketua RT Diperiksa Berjamaah

BACA JUGA:Kejari Teliti Dokumen Barang Bukti hasil Penggeledahan Penyidikan Korupsi Proyek Disperkimtan Palembang

Salah satu contoh yang mencuat adalah laporan pembangunan jalan di kawasan permukiman. Saat tim penyidik turun langsung ke lokasi, proyek jalan tersebut ternyata tidak ditemukan.

"Ini indikasi kuat adanya rekayasa laporan pekerjaan. Semua temuan ini masih terus kami dalami," tegas Kajari Palembang Hutamrin pada kesempatan sebelumnya.

Kejaksaan pun kini melibatkan auditor independen untuk menghitung potensi kerugian negara.

Nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah, seiring semakin banyaknya fakta manipulasi yang ditemukan di lapangan.

Menurut Hutamrin, setiap keterangan saksi dan data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis sebagai dasar penyusunan berkas dakwaan.

Ia memastikan, pihak yang terbukti paling bertanggung jawab dalam perkara ini tidak akan luput dari jerat hukum.

"Modus dan peran para pihak akan kami buka di persidangan. Saat ini fokus kami adalah memperkuat bukti," jelasnya.

Kasus ini sontak menuai sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran besar seharusnya bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.

Namun, dugaan penyimpangan justru menimbulkan kekecewaan sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah.

Kejari Palembang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan. Hutamrin menekankan, setiap rupiah uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

"Penyidikan ini adalah bentuk tanggung jawab kami menjaga akuntabilitas anggaran. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Sumber: