Gubernur Sumsel & DPR RI Kompak, Sebut Penyelesaian Batas Wilayah Muba-Muratara Wewenang Pemerintah Pusat

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Gubernur Sumsel, Herman Deru menegaskan, perselisihan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Musi Rawas Utara (Muratara), tak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), karena hal itu kewenangan penuh Pemerintah Pusat.

"Masalah batas wilayah Kabupaten Muba dan Muratara adalah kewenangan pemerintah pusat. Kemenkopolkam sudah turun untuk menanganinya, dan sudah dirapatkan melalui Deputi (Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri)," kata Gubernur Sumsel, Senin, 4 Agustus 2025.

HD juga menambahkan, bahwa Pemprov Sumsel tidak bisa memutuskan permasalahan batas wilayah Kabupaten Muba dan Muratara ini.

"Kita tunggu saja dari Kemenkopolkam," ajaknya. 

BACA JUGA:DPRD Sumsel Minta Gubernur Panggil Bupati Muba dan Muratara, untuk Selesaikan Masalah Konflik Batas Wilayah

BACA JUGA:Biro Otda Pemprov Sumsel Segera Sampaikan Hasil Kajian ke Gubernur Terkait Batas Wilayah Muba dan Muratara

Disinggung apakah ada upaya untuk memanggil Bupati Muba dan Muratara, ia menjawab hal itu sudah dilakukan sejak lama.

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah produk Permendagri tentang batas wilayah Muba dan Muratara yang dilakukan perubahan.

"Kan awalnya diatur dalam Permendagri 50/2015. Kemudian berubah menjadi Permendagri 76/2014. Kan itu yang menjadi persoalannya. Akibat surat itu jadi berubah," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Sumsel II, Giri Ramadhan Kiemas mengatakan, dalam peraturan Undang-undang, batas wilayah di tetapkan oleh Kemendagri.

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Tegaskan Komitmen Pemprov Sumsel Selesaikan Sengketa Batas Muba-Muratara

BACA JUGA:Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Segera Surati Pemkab Muba dan Muratara Terkait Polemik PT SKB dan PT GPU

"Perlu diketahui, bahwa Muratara maupun Muba sudah pernah ditemukan di Kemendagri, di dalam aturannya ketika tidak terjadi kesepakatan dan permusyawarahan di tingkat Gubernur. Maka, diambil alih oleh Pemerintah Pusat, dan ketika mediasi oleh pusat tidak berhasil, maka Kemendagri yang mengambil keputusan," kata Giri.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Sumsel ini menjelaskan, satu-satunya solusi ketika mediasi gagal dan Mendagri sudah mengambil keputusan. Maka, Muba atau Muratara bisa menggugat ke PTUN maupun Mahkamah Agung (MA).

Sumber: