Harmonisasi Raperbup Empat Lawang, Menjamin Regulasi Efektif untuk Pembinaan dan Pengawasan yang Lebih Baik

Mendapatkan masukan dari tim perancang, pihak pengusul Raperbup dari Kabupaten Empat Lawang menyambut baik dan menyetujui seluruh usulan perbaikan yang diberikan. Mereka berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan hasil harmonisasi yang telah dibahas dalam rapat tersebut.

Sebagai bentuk konfirmasi dan persetujuan atas hasil rapat, acara tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara harmonisasi yang menandakan bahwa semua pihak telah sepakat dengan langkah selanjutnya.

BACA JUGA:Pantau Langsung Mobile IP Clinic, Kakanwil Kemenkum Sumsel Pastikan Layanan KI Mudah dan Cepat

BACA JUGA:Perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kemenkum Sumsel Hadirkan Layanan MIPC di Mall Palembang

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Agato P P Simamora, menyampaikan pentingnya proses harmonisasi dalam penyusunan peraturan. Proses ini, menurutnya, memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan setiap regulasi yang disusun dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

"Saya juga berharap melalui harmonisasi ini, Raperbup yang diajukan mampu membawa manfaat nyata terhadap peningkatan kinerja bagi pegawai dan perkembangan Kabupaten Empat Lawang, serta turut mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan," ungkap Agato.

Dengan adanya rapat harmonisasi ini, diharapkan bahwa peraturan yang disusun nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif dalam pengelolaan pembinaan dan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Finalisasi Raperwali Lubuklinggau untuk Dukung Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Pelantikan 49 Notaris Baru, Kakanwil Kemenkum Sumsel Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Proses harmonisasi yang melibatkan berbagai pihak ini juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kemenkumham sangat penting dalam memastikan terciptanya regulasi yang berkualitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktek pemerintahan sehari-hari.

Sumber: