Buruh Minta Teken 9 Subsektor dan Bentuk Desk Ketenagakerjaan Polda Sumsel, May Day Berjalan Aman

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Aksi unjuk rasa aliansi sejumlah organisasi buruh di Sumsel membawa 6 tuntutan dalam peringatan hari buruh Internasional atau May Day yang dibacakan di depan Gedung DPRD Sumsel Kami 1 Mei 2025 sore. 

Sebanyak 6 tuntutan disampaikan massa aksi Gerakan Pekerja/Buruh Untuk Keadilan (GEPBUK) Sumsel menuntut hak hak Buruh. 

Tuntutan itu menuntut pemerintah merevisi upah minimum sektoral Provinsi Sumsel, dibuatkannya Perda atau Pergub yang mengatur kesejahteraan buruh dan 

Lalu, menuntut adanya Desk Ketenagakerjan di Polda Sumsel, menuntut penentasan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak normatif  buruh dan pekerja. 

BACA JUGA:WAW, Aksi Spontan Prabowo di May Day, Suara Serak Minta Kopi Lempar Kaos dan Baju Safari ke Massa

BACA JUGA:Pengamanan May Day, Kapolres OKI Periksa Personel dan Kendaraan

Kemudian menuntut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan tupoksinya secara berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Serta memberikan sanksi yang  tegas kepada oknum-oknum pengusaha yang melanggar hak-hak normatif pekerja atau buruh di Sumsel.

Polda Sumsel menyalurkan 1.000 paket sembako kepada 10 organisasi Buruh yang ada di Sumsel. -Foto: dokumen/sumeks.co-

Dan terakhir, menuntut sanksi pencopotan jabatan dan atau pemecatan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan yang tidak menjalankan tupoksi nya secara berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam orasi yang disampaikan Thomas Untung, Korwil Kasbi Sumsel yang meminta Gubernur Sumsel meneken 6 dari 9 subsektor yang mendapat rekomendasi UMSP. 

BACA JUGA:May Day Tahun 2025, Sebanyak 1.000 Personel Polrestabes Palembang Disiagakan, Tak Ada Penutupan Lalulintas

BACA JUGA:Jelang Hari Buruh 1 Mei 2025, Kapolres Ogan Ilir Siap Berikan Pengamanan Aksi May Day

"Kami menuntut untuk merevisi UMSP 2025  dengan mengikuti rekomendasi dari Dewan Pengupahan," ucapnya.

Sumber: