Dua BUMD di Banyuasin Diminta Diaudit, APH Diharapkan Turun Tangan
Kantor PDAM Tirta Betuah Banyuasin yang menjadi sorotan masyarakat terkait layanan air bersih yang dinilai belum optimal.--
Keluhan masyarakat terhadap pelayanan PDAM terus mengemuka, baik mengenai ketersediaan air maupun kualitas layanan secara keseluruhan.
“Pelayanan kepada masyarakat sangat mengecewakan, baik itu distribusi air bersih dan lain sebagainya,” katanya.
BACA JUGA:Banyuasin Jadi Primadona Pelamar CPNS Terbanyak Tahun Ini
Ginting juga menambahkan bahwa seharusnya audit terhadap kedua BUMD ini tidak hanya dilakukan atas permintaan masyarakat, tetapi sudah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Mereka harusnya turun,” ucapnya, seraya menegaskan bahwa audit tidak hanya perlu dilakukan terhadap dua BUMD tersebut, tetapi juga terhadap instansi lainnya yang menerima alokasi anggaran besar dari pemerintah.
Menanggapi permintaan audit ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Erwin Ibrahim, menjelaskan bahwa kedua BUMD tersebut sebenarnya telah diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga independen lainnya.
“Kedua BUMD itu telah diaudit setiap tahun oleh BPK dan lembaga independen,” katanya.
BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Sambut Sekjen Ombudsman RI di Gerai Pelayanan Terpadu Citra Grand City
Erwin juga mengungkapkan bahwa keterbatasan dalam pelayanan, terutama pada PDAM Tirta Betuah, terjadi karena infrastruktur yang kurang memadai.
Menurutnya, untuk meningkatkan pelayanan PDAM, dibutuhkan investasi besar guna memperbaiki infrastruktur yang ada.
“Jadi, untuk optimalisasi dibutuhkan investasi dan nilai alokasi anggaran yang besar,” ujarnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk Sei Sembilang, yang menurut Erwin membutuhkan investasi lebih lanjut agar bisa beroperasi dengan maksimal.
BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Lakukan Sidak ke Pasar Sukamoro, Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Stabil
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
