Rekonsiliasi Keuangan Kemenkumham 2024, Langkah Strategis Menuju Laporan Akuntabel dan Opini WTP

Nico juga mengingatkan tentang pentingnya pencapaian Opini WTP dalam laporan keuangan. Untuk itu, ada tujuh poin penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketujuh poin tersebut meliputi:

1. Penyelesaian transaksi tahun 2024;
2. Validitas dan rekonsiliasi data keuangan dan BMN;
3. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
4. Dokumentasi dan bukti pendukung yang memadai;
5. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
6. Implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan secara berjenjang;
7. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Perkuat Strategi Media Sosial Demi Citra Positif

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Ikuti Pembukaan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual Tahun 2025

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir secara virtual sejumlah pejabat dari Kemenkumham, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Pemasyarakatan, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Babel, Rahmat Feri Pontoh, Kadivyankum Kaswo, Plh. Kepala Kantor Perwakilan HAM Suherman, serta Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi, Erwin Hariyadi.

Selain itu, hadir pula Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkumham N.A. Triandini Oscar, serta kapokja keuangan Kemenkumham, Edi Kurniawan, yang bersama-sama mengikuti proses rekonsiliasi tersebut.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara dan aset negara yang dikelolanya.

Di tengah dinamika yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun organisasi, Kemenkumham tetap berupaya untuk mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Lantik 5 Pejabat Non Manajerial, Tekankan Integritas dan Inovasi

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data

Ke depan, diharapkan melalui kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini, Kemenkumham dapat menyusun laporan keuangan dan BMN yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih transparan, serta mendapatkan Opini WTP dari BPK.

Hal ini tentunya akan menjadi indikator penting dalam mengukur kesuksesan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham di tahun 2024.

Sumber: