Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dukung Program 3 Juta Rumah, Komitmen Percepat Layanan Pertanahan

Selain ZNT, sertipikasi tanah juga menjadi layanan penting yang diperhatikan dalam rangka mendukung Tiga Juta Rumah.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa proses sertipikasi tanah mulai dari pendaftaran, pengukuran, hingga pemecahan sertipikat menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan SDM.

BACA JUGA:Nah Loh, 27 Pegawai BPN Kota Palembang Disebut Ikut Kecipratan Tanah di Kasus Penerbitan PTSL 2019

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Siap Wujudkan Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kementerian ATR/BPN, yang melayani rata-rata 6,6 juta permohonan setiap tahunnya, hanya memiliki 34.000 tenaga SDM.

Dari jumlah tersebut, baru 13.000 di antaranya yang memiliki sertifikasi untuk menjadi juru ukur. Oleh karena itu, ia mengakui bahwa terkadang proses sertipikasi bisa terasa lambat.

"Total layanan yang dilayani kami setahun rata-rata 6,6 juta layanan, tenaga SDM-nya hanya 34.000 dan yang sudah punya sertifikasi (untuk juru ukur, red) baru 13.000 sehingga sangat terbatas. Jadi mohon maaf kalau terkesan agak lambat," tuturnya.

Menteri Nusron juga menyampaikan pentingnya pengaturan lahan sawah yang dilindungi (LSD) dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dorong Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Puncak Peringatan HUT ke-53 KORPRI di Jakarta

Pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang akan mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan adanya LP2B, diharapkan lahan pertanian yang ada di luar Pulau Jawa dapat didayagunakan untuk kepentingan ketahanan pangan, sementara di Pulau Jawa bisa dialihkan untuk perumahan dan industrialisasi.

"Agar menemukan solusi pangan dapat, rumahnya dapat maka kita buatkan LP2B nasional supaya lahan yang luas di luar Jawa bisa didayagunakan untuk kepentingan ketahanan pangan, sementara di Jawa bisa digunakan untuk perumahan dan industrialisasi," kata Menteri Nusron.

Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) juga menjadi fokus perhatian Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.

BACA JUGA:Tablet Harga Rp2 Jutaan, Hadirkan Layar Lebar untuk Pengalaman Multitasking

Sumber: