KPU Kabupaten Musi Rawas Gencarkan Sosialisasi Pilkada 2024 di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti

MUARA BELITI, SUMEKS.CO - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas gencar melakukan berbagai persiapan demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Salah satu langkah penting yang diambil KPU adalah menggelar sosialisasi di berbagai tempat, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

Hari ini, anggota KPU Kabupaten Musi Rawas turun langsung ke lapas untuk memasang banner informasi terkait pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan datang.

Pemasangan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya KPU untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mendapatkan informasi yang memadai tentang Pilkada, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik dan benar.

BACA JUGA:Catat, Inilah Keputusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

BACA JUGA:Unjuk Rasa Mahasiswa Gedung DPRD Sumsel, Kondisi Arus Lalu Lintas di Simpang 5 Ramai Lancar

Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas menekankan pentingnya peran lapas sebagai salah satu lokasi pemilihan khusus dalam setiap pemilu maupun Pilkada.

WBP, meskipun tengah menjalani hukuman, tetap memiliki hak politik yang harus dihormati dan difasilitasi oleh negara.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, KPU akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam lapas agar WBP dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan aman dan nyaman.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, menyambut baik upaya KPU Musi Rawas dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai Pilkada kepada para WBP.

BACA JUGA:Chaos Aksi Massa di Depan Gedung DPR, Dukung Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada

BACA JUGA:Menjelang Pilkada 2024, Pj Walikota Ajak Parpol Gaungkan Kampanye Santun

Ronald menyatakan bahwa pemasangan banner ini memiliki nilai penting bagi para WBP, karena memberikan mereka informasi yang jelas tentang waktu dan tata cara pelaksanaan Pilkada.

Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada, yang merupakan salah satu bentuk pengakuan atas hak politik WBP sebagai warga negara Indonesia.

Sumber: