Buntut Oknum Kepala Puskesmas Dilaporkan ke Inspektorat, Begini Tindakan Pj Wali Kota Palembang

"Kami merasa sangat kecewa dengan sikap arogan dan tidak manusiawi Kepala Puskesmas. Tidak hanya membuat aturan secara pribadi, namun juga dianggap melanggar batas dengan menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak kami setelah kami menjalankan tugas dengan tanggung jawab," katanya kepada awak media. 

BACA JUGA:IGD Puskesmas di Prabumulih Kosong, Ibu Hamil Terpaksa Melahirkan dalam Mobil, Duh!

DA juga menjelaskan bahwa selama di bawah kepemimpinan dr MG, karyawan tidak boleh mengandung, mengurus keluarga sakit ataupun kepentingan lain, tanpa izin dari pimpinan. 

“Selama lima tahun terakhir dan saat ini dalam enam tahun terakhir, kami bekerja di bawah tekanan kepala puskesmas. Kami dilarang hamil, tidak diperbolehkan merawat keluarga yang sakit, menggunakan telepon, atau melakukan kegiatan lainnya tanpa izin beliau. Lebih parahnya lagi, beliau menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak kami," jelasnya. 

Lanjut DA menuturkan, Kepala puskesmas telah dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada tahun 2018.

"Namun laporan tersebut terhenti tanpa penjelasan. Pihak kami merasa lelah dengan perlakuan yang dianggap tidak adil," tuturnya. 

BACA JUGA:Warga Keluhkan Pelayanan Puskesmas Indralaya Ogan Ilir di Medsos, Warganet Langsung Rujak Perekam Video

Kendati itu, DA berharap agar pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Inspektorat, dapat mengambil tindakan tegas. 

"Kami merasa dizolimi berulang-ulang dan meminta agar hak mereka diakui, tetapi selalu dihadang dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pihak terkait. Pengambil kebijakan diharapkan dapat memperjuangkan hak dan mengambil tindakan yang sesuai," tukasnya.(*)

Sumber: