Mensos Tri Rismaharini Tinjau Operasi Katarak Gratis di RSMH Palembang, Pencegahan Kebutaan Jadi Prioritas
Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau operasi katarak gratis RSMH Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat, 24 November 2023.-Naba-
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau operasi katarak gratis di Rumah Sakit Muhammad Huesin (RSMH) Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat, 24 November 2023.
Mensos Tri Rismaharini mengatakan dari 400 pendaftar, setelah proses screening terdata sebanyak 100 orang dianggap layak untuk menjalani operasi tersebut.
"Mereka tidak lolos seleksi karena sebagian dari mereka memiliki katarak yang tidak memerlukan tindakan saat ini, dan juga memiliki riwayat penyakit yang tidak memungkinkan untuk menjalani operasi," katanya.
Selain itu, dijelaskan Mensos Tri Rismaharini tidak semua peserta kegiatan operasi katarak berasal dari Kota Palembang, namun ada juga yang datang dari luar kota.
Oleh karena itu, untuk menanggapi kebutuhan mereka, pihak Kemensos menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi untuk memastikan bahwa semua peserta dapat mengikuti operasi katarak ini.
"Permasalahan utamanya adalah beberapa peserta memiliki keterbatasan biaya untuk transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu, kami berusaha memastikan bahwa fasilitas ini tersedia agar semua masyarakat yang membutuhkan dapat mengikuti operasi katarak," jelasnya.
Tri Rismaharini menuturkan kegiatan operasi katarak digelar berdasarkan data Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) bahwa wilayah yang mengalami kebutaan tertinggi itu adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Selatan (Sumsel).
"Meskipun Sumsel tidak banyak, tetapi menjadi salah satu dari tiga daerah terbanyak yang mengalami kebutaan. Hal ini menjadi alasan diadakannya kegiatan ini. Tingginya angka kebutaan di Indonesia disebabkan oleh letak geografisnya, terutama di daerah pesisir yang mengakibatkan tingginya paparan radiasi UV." tuturnya.
Tri Rismaharini menyebutkan kegiatan yang serupa akan diselenggarakan di seluruh Provinsi Indonesia. Karena dalam mencegah kebutaan ini menjadi prioritas, sebab apabila seseorang mengalami kebutaan dan menjadi maka dapat menyebabkan kerugian bagi negara.
"Sehingga, apabila seseorang mengalami kebutaan maka keluarga yang mengurusnya menjadi tidak produktif, dan dapat rugi miliar rupiah bagi negara. Maka dari itu, kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan dan perlunya kerjasama dari seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholder) agar terus terlaksana" tutup Risma.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: