Kementerian Hukum dan HAM Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Kemudian, Kemenkumham melakukan proses inventarisasi dan verifikasi atas properti investasi.

Langkah terakhir yang diambil Kemenkumham adalah koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi.

Sementara itu Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan BPK menemukan bahwa Kemenkumham terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada laporan keuangan tahun 2022 BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian opini dari BPK.

BACA JUGA:Siswa SMAN 1 Gelumbang Raih Peringkat 2 Duta Baca

“BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian kewajaran. Semua penyajian laporan keuangan telah sesuai SAP sehingga tahun 2022 Kemenkumham kembali mendapat opini WTP,” jelasnya.

Disamping itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengungkapkan pihaknya beserta seluruh jajaran satuan kerja di wilayah Sumatera Selatan berkomitmen penuh mendukung penuh pengelolaan keuangan negara dan BMN secara transparan dan akuntabel.(*)

Sumber: