Ditbinmas Polda Sumsel Sebagai Narasumber Dialog Kebangsaan

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel, menggelar dialog tokoh adat, budaya dan agama dalam mewujudkan masyarakat Madani di Sumatera Selatan.  

Direktur Ditbinmas Polda Sumsel Kombes Pol Heru Trisasono SIK, turut sebagai narasumber, diwakili Kasubdit Binpolmas AKBP H Ali Sadikin, SAg.

Acara yang berlangsung di Hotel Beston, Kota Palembang, Selasa (29/11), dibuka Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. 

Deru mengharapkan tokoh adat, tokoh budaya dan tokoh agama yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi perekat bagi masyarakat dalam mendeteksi dini konflik sekecil apapun.

BACA JUGA:Ditbinmas Polda Sumsel Cek Kelengkapan Satpam Bank dan Keaktifan KTA

"Meskipun ini dalam pertemuan yang terbatas, dialog ini komprehensif sekali, dari semua lini hadir di tengah kesibukan masing-masing dan ini merupakan suatu kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini termasuk dialog yang kita harapkan nanti dapat berinteraksi dan bertukar pikiran mulai dari yang paling dasar sampai goldnya adalah kita mempertahankan Sumsel sebagai wilayah yang zero konflik,” kata Deru, dalam kata sambutannya.

Lanjut Deru, zero konflik mudah untuk diucapkan namun mewujudkannya yang tidak mudah. Sumatera Selatan sudah berlabel zero konflik, upaya untuk mempertahankannya tidaklah mudah. 

"Jangan sampai kita lalai maupun terlena dengan kondisi nyaman selama ini. Kita butuh peran tokoh adat, tokoh budaya juga tokoh agama sebagai perekatnya,” tegas Deru. 

Dalam workshop dan dialog tersebut. Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Sumsel AKBP H. Ali Sadikin, SAg, menyampaikan materi dengan judul "Peran Polda Sumsel dalam Membangun Dialog dan Kerma Antara Umat Beragama."

BACA JUGA:Ditbinmas Polda Sumsel Bincang Santai dengan Media

Kata AKBP Ali Sadikin, tokoh agama dari Kota Prabumulih, menanyakan bagaimana sebagai tokoh agama menyikapi partai politik (parpol), karena tidak lama lagi akan ada pesta demokrasi tahun 2024.

"Ada juga tokoh agama dari Kabupaten Banyuasin, meminta TNI dan Polri harus netral dalam kegiatan politik. Kemudian juga bertanya,  bagaimana seandainya kalau ada yang terlibat politik. Saya sampaikan, pimpinan TNI dan Polri, sudah tegas menyatakan anggota TNI-Polri tidak boleh terlibat politik praktis. Ada sanksinya," kata AKBP Ali Sadikin.

Sementara tokoh agama dari Kabupaten Musi Rawas, menanyakan bagaimana kalau memang terjadi adanya politik identitas. Apa yg harus dilakukan. "Kalau tokoh agama Kabupaten OKI, menanyakan permasalahan sengketa lahan yang melibatkan tokoh agama dan pihak perusahaan," tambah AKBP Ali.

Hadir juga dalam kegiatan dialog itu, Forkopimda Provinsi Sumsel, Kepala OPD Provinsi Sumsel, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumsel, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumsel, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumsel, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumsel, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta tamu undangan. Serta narasumber lainnya,  Komjen Pol (Purn) Drs H Susno Duadji SH MSc dan KH Mal'an Abdullah, MHI serta Rachman Zeth. (*)

Sumber: