Terbukti Menerima Rp 1,5 Miliar, KPK Jebloskan Mantan Pejabat Kemendagri ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA, SUMEKS.CO - Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto dijebloskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung. 

Itu setelah KPK melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Ardian. 

Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan hari ini Jaksa Eksekutor Hendra Apriansyah telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 

"Yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Ardian Noervianto," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Rabu (26/10). 

BACA JUGA:Mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani Setor Denda dan Cicil Uang Pengganti ke KPK

Terpidana Ardian akan menjalani masa pemidanaan badan selama enam tahun dikurangi dengan lamanya waktu penahanan saat tahap penyidikan. 

Terpidana Ardian juga diwajibkan untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta ditambah dengan pembayaran uang pengganti sebesar SGD 131 ribu. 

Ardian merupakan terpidana dalam perkara penerimaan suap terkait persetujuan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran (TA) 2021. 

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Ardian terbukti melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

BACA JUGA:Mantan Penyidik KPK Akhirnya Mendekam di Lapas Sukamiskin

Ardian terbukti menerima Rp 1,5 miliar dalam bentuk SGD 131 ribu dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya. 

Setelah Ardian menerima uang tersebut, ia lalu menerbitkan surat yang ditujukan ke Mendagri, yaitu surat No. 979/6187/Keuda pada 14 September 2021 mengenai Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman PEN Kolaka Timur TA 2021.

Pada pokok surat menyatakan daerah tersebut dapat menerima pinjaman paling besar Rp 151 miliar. 

Namun, dana PEN tersebut tidak sempat cair karena Andi Merya terlebih dahulu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 21 September 2021 terkait penerimaan suap dana bencana alam yang dikelola BPBD Kolaka Timur. (Tan/jpnn)

Sumber: jpnn.com