Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum dan Akses Layanan Hukum di Indonesia

Menurut Andi, transformasi digital tidak bisa dihindari lagi, dan momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan responsif.

Kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh sejumlah pejabat di berbagai kementerian dan lembaga ini juga menjadi langkah strategis dalam mengembangkan kompetensi para pemimpin dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Sosialisasi Virtual E-Harmonisasi untuk Permohonan Raperda Daerah

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Bangka Selatan

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memimpin dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Melalui program pelatihan ini, diharapkan para peserta akan memperoleh wawasan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam mewujudkan birokrasi hukum yang lebih efisien dan efektif.

Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan para pemimpin di masa depan agar mampu menghadapi tantangan serta memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dalam pelayanan publik.

Selama pelaksanaan pelatihan yang berlangsung hingga 17 Oktober 2025, para peserta akan mengikuti pembelajaran dengan metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring.

BACA JUGA:Desa Keciput Belitung Diusulkan Jadi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual oleh Kanwil Kemenkum Babel

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Gelar Rapat Harmonisasi 4 Ranperkada dari Pemkab Bangka Tengah

Program ini diikuti oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian, termasuk Kemenkumham, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital di sektor hukum, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam birokrasi hukum melalui pelatihan semacam ini.

Langkah-langkah ini diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap teknologi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta mempercepat perubahan menuju Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan berbagai kebijakan dan program pelatihan yang ada, Indonesia sedang bergerak menuju birokrasi hukum yang lebih efisien dan transparan, sekaligus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap layanan hukum.

Sumber: