Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Ikuti Rakor Pendalaman dan Penguatan Aplikasi Evadata

“Karena itu, Kantor Wilayah Kemenkum diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum di wilayah masing-masing,” tambah Min Usihen.

Sebagai bagian dari target tahun 2025, setiap Kantor Wilayah diminta untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap lima Peraturan Daerah di wilayah masing-masing. BPHN akan mendampingi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di wilayah untuk memastikan pencapaian target dan tujuan yang ingin dicapai.

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Pimpin Rapat Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Selatan untuk Regulasikan Desa yang Lebih Baik

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Dorong Pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri di Universitas Pertiba

Min Usihen juga mengingatkan agar setiap Kantor Wilayah dapat mengkoordinir dan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah di wilayahnya.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Babel berkomitmen untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BPHN. Dalam upaya tersebut, Tim Kerja Analisis dan Evaluasi (Anev) Kanwil Babel telah melakukan inventarisasi terhadap beberapa Peraturan Daerah yang ada di wilayah tersebut.

Harun Sulianto mengungkapkan, “Tim Kerja Anev Kanwil Babel sudah melakukan inventarisasi Peraturan Daerah pada Kabupaten/Kota yang ada sesuai dengan lima opsi tema yang diberikan, yaitu Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Makanan Bergizi Gratis, Hilirisasi Komoditas, dan Pengelolaan Lahan.”

Harun menekankan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau efektivitas serta relevansi peraturan daerah yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Bahas Penggunaan Dana Desa untuk THR Perangkat Desa

BACA JUGA:Transformasi Layanan Publik! Kanwil Kemenkumham Babel Evaluasi Survei untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih optimal dan lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kadiv P3H, Rahmat Feri Pontoh, menambahkan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur.

“Kami akan bekerja sama dengan berbagai stakeholder di lingkungan pemerintah daerah guna memastikan optimalisasi kegiatan ini,” ungkap Feri Pontoh.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan instansi terkait sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi di lapangan, sehingga hasil analisis dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

BACA JUGA:Pengawasan Notaris Diperketat! Kemenkumham Babel Gelar Rapat Koordinasi untuk Tingkatkan Profesionalisme

Sumber: