Eks Dirjen Perkeretaapian Ngotot Bantah Terima Fee Miliaran Rupiah Dari Proyek LRT Sumsel

Eks Dirjen Perkeretaapian Ngotot Bantah Terima Fee Miliaran Rupiah Dari Proyek LRT Sumsel--
Penyerahan uang itu lanjut saksi Hari, kembali atas perintah Dirut PT Perentjana Djaja dan almarhum Jamhuri untuk menyerahkannya kepada seseorang bernama Agus karyawan PT Waskita Karya saat itu.
Dirincikannya, penyerahan pertama sebesar Rp5,5 miliar pada 22 Agustus 2016 diminta berkoordinasi dengan Waskita menghubungi Agus dan bertemu di kantor Waskita.
Prasetyo Budi Tjahjono salah satu tersangka korupsi LRT Sumsel hadir melalui online sebagai saksi dipersidangan di Pengadilan Tipikor PN Palembang--
"Saat bertemu, Agus menyerahkan sebuah kunci unit apartemen MTH Haryono Jakarta, dan menyimpan uang tersebut disana," ungkap saksi Hari.
Lalu penyerahan kedua, lanjutnya yakni Rp7 miliar dengan proses yang sama diserahkan tanggal 27 Januari 2017 kembali pada sebuah unit apartemen MT Haryono Jakarta.
Kemudian yang ketiga, lanjutnya kembali atas arahan Agus pada tanggal 19 Desember 2017 diserahkan Rp4,2 miliar di sebuah unit apartemen Kalibata tepatnya di Tower Rafles Jakarta.
"Dan yang keempat sebesar Rp3,6 miliar pada 4 April 2018 dan kelima Rp5,2 miliar prosesnya sama di apartemen Kalibata Residence tower Rafless," urai saksi saat itu.
Dalam sidang perkara ini, menjerat lima terdakwa Tukijo Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Ignatius Joko Herwanto Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Septiawan Andri Purwanto Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Bambang Hariyadi Wikanta Direktur Utama (Dirut) PT Perentjana Djaja.
Sebelumnya, terungkap dari dakwaan bahwa sekira awal tahun 2016 tidak lama setelah terbitnya Perpres Nomor 116 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggara LRT di Sumsel, Muhammad Choliq selaku Dirut PT Waskita Karya memerintahkan terdakwa Ir Tukijo.
Perintah itu, berupa menyiapkan dana yang sumbernya diambil dari pekerjaan pembangunan prasarana LRT yang ada di Kota Palembang.
Dana tersebut kemudian diserahkan kepada Prasetyo Boeditjahjono selaku Direktur Pelaksana Perkeretaapian.
Bahwa perintah dari Dirut PT Waskita Karya Muhammad Cholid tersebut oleh terdakwa Tukijo, juga disampaikan kepada saksi Ir IGN Joko Hermanto dan saksi Ir Pius Sutrisno selaku wakil kepala divisi II/I PT Waskita Karya.
Sementara, masih dalam dakwaan yang dibacakan terungkap juga bahwa perbuatan para terdakwa diduga tidak melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan benar.
Para terdakwa dijerat dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) atau Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 atau kedua Pasal 11 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: