BPK Apresiasi Kemenkumham, Sebut Pengelolaan Anggaran Tampil Ideal dan Transparan

"Saya berpesan kepada seluruh jajaran di Unit Pusat, Kanwil, dan UPT yang menjadi objek pemeriksaan agar bersikap kooperatif, informatif, responsif, dan tepat waktu saat pemeriksaan berlangsung," tambahnya.

Supratman juga menekankan komitmen penuh Kemenkumham dalam menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Perkuat Strategi Media Sosial Demi Citra Positif

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Ikuti Pembukaan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual Tahun 2025

Menurutnya, tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan laporan hingga semester I tahun 2024, sebanyak 90,38 persen tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK telah dilakukan dengan baik, menunjukkan keseriusan Kemenkumham dalam menjalankan amanat yang diberikan.

“Berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester I tahun 2024, persentase tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi sebesar 90,38 persen. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK," kata Supratman.

Komitmen ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan hasil audit sebagai sarana evaluasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja, layanan, serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Lantik 5 Pejabat Non Manajerial, Tekankan Integritas dan Inovasi

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara 1, Nyoman Adhi Suryadnyana, turut memberikan apresiasi atas pengelolaan anggaran Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai sudah ideal.

Menurutnya, Kemenkumham telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pengelolaan anggaran, yang tidak hanya mencakup kegiatan teknis, tetapi juga non-teknis, yang sangat berdampak pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan.

"Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang ideal dalam pengelolaan anggarannya. Pengelolaan keuangan meliputi seluruh kegiatan teknis maupun non-teknis. Sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara," tuturnya.

Sebelumnya, tim pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 pada bulan Oktober hingga Desember 2024.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2025

Sumber: