Viral di Media Sosial, Pembangunan Dermaga Dana Pokir Anggota DPRD Banyuasin Ditolak Pemerintah Setempat
Ketika infrastruktur vital seperti dermaga di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya ditolak, keselamatan masyarakat menjadi taruhannya. --
Tak lama setelah postingan tersebut, komentar-komentar dari warganet mulai bermunculan. Salah satunya dari seorang pengguna media sosial bernama Parian Si Kini, yang menyoroti kurangnya perhatian terhadap kondisi masyarakat bawah.
“Memang jarang sekali yang tau kondisi masyarakat bawah. Kadang menurut mereka tidak penting karena mereka tidak merasakan, lewat dermaga cak lewat jembatan sirotol Mustakim. Apa lagi bawak pasien, jelas sangat bahaya, jelas itu sangat dibutuhkan,” ungkapnya dalam kolom komentar.
BACA JUGA:Potensi Sebabkan Kecelakaan di Jalintim Palembang-Betung, Anggota Satlantas Banyuasin Timbun Jalan
Pernyataan Parian menyentil tentang betapa pentingnya infrastruktur seperti dermaga untuk akses kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya.
Keadaan dermaga yang rusak memang menjadi ancaman keselamatan, terutama bagi mereka yang harus menggunakan dermaga tersebut untuk mencapai rumah sakit dalam kondisi darurat.
Menanggapi hal ini, Irian Setiawan, Wakil Ketua II DPRD Banyuasin, memberikan penjelasan terkait persoalan yang muncul.
Ia mengungkapkan bahwa pada waktu itu, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Banyuasin, pihak Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya bersama Kapolsek setempat sempat mengajukan proposal pembangunan dermaga kepada dirinya.
BACA JUGA:Tak Senang Ditegur dan Dinasihati, Residivis Tusuk Kadus di Banyuasin hingga Tewas
BACA JUGA:Puluhan Pedagang Taman Kota Banyuasin Direlokasi ke Pusat Kuliner Pangkalan Balai
“Saat itu aku janjikan Insya Allah Tahun depan, lihat anggaran dulu,” kata Irian mengingat kembali kejadian tersebut.
Namun, beberapa bulan setelah itu, Irian menerima telepon dari Kapolsek yang memberitahukan bahwa usulan pembangunan dermaga tersebut dibatalkan.
Irian mengaku tidak diberi penjelasan rinci mengenai alasan perdebatan yang terjadi di pemerintahan setempat yang menyebabkan pembatalan itu.
“Masih ada perdebatan, tapi dia tidak menjelaskan perdebatan dimana,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: