Pj Gubernur Buka Rakor Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD

Pj Gubernur Buka Rakor Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel secara virtual--

SUMEKS.CO -  Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH MSE secara virtual membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Beston Palembang pada Selasa 12 November 2024.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Elen Setiadi menekankan pentingnya rakor ini bagi jajaran Pemprov Sumsel.


Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel--

Hal ini terutama untuk memastikan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Jadi Irup Ziarah Hari Pahlawan: Semangat Pahlawan Jadikan Inspirasi

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Gelar Rakor Bersama Wamen Investasi dan Hiliriasi/Wakil Kepala BKPM RI, Bahas Apa?

Selain itu juga terbebas dari perilaku koruptif dalam proses perencanaan dan penganggaran.

"Rakor ini sangat penting guna memastikan APBD Sumsel ini digunakan dengan efektif sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada poin ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba," kata Elen Setiadi.

Menurutnya, dalam merancang APBD harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsipnya.

Pertama, seluruh alokasi anggaran harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola berkontribusi langsung atau tidak langsung untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Sumsel.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran APBD harus berbasis data yang valid dan relevan.

BACA JUGA:Bersama Mendagri dan Menaker, Pj Gubernur Elen Setiadi Bahas Penetapan Upah Minimum 2025

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Rotasi 16 Pejabatnya Jelang Pilkada Serentak 2024, Siapa Saja?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: