Polemik Proyek Tanjung Carat, Herman Deru Beri Pertanyaan Menohok

BACA JUGA:Infinix Hot 50 Pro+ Pilihan Smartphone Terbaru Membawa Beragam Fitur Unggulan

Menjawab pertanyaan HD, ESP menjelaskan bahwa ia telah berusaha memperjuangkan anggaran bagi proyek ini. Menurutnya, pada tahun 2021, ia berhasil mengupayakan alokasi ratusan miliar rupiah untuk Tanjung Carat, termasuk Rp60 miliar dari Kementerian Perhubungan.

Namun, ia menyayangkan langkah gubernur yang pada saat itu lebih memilih untuk mengandalkan investor daripada memanfaatkan APBN.

“Gubernur mengatakan tidak perlu APBN karena ada investornya, ternyata zonk,” ungkap ESP, dengan nada sedikit kecewa.

ESP juga menyebutkan bahwa mengandalkan investor semata tanpa didukung oleh APBN bukanlah strategi yang tepat, mengingat proyek ini memerlukan dana besar dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pendaki Ini Hitung Jumlah Warung di Gunung Gede, Intinya Tak Usah Bawa Bekal Tiap Langkah Ada Orang Jualan

BACA JUGA:HUT Humas Polri ke-73, Polres OKI Gelar Donor Darah Bersama PMI Sumsel

Menanggapi pernyataan ESP, HD berargumen bahwa debat mengenai hal-hal yang tidak relevan hanya akan membuang waktu.

Menurutnya, pembangunan jalan menuju Tanjung Carat masih menunggu surat pelepasan dari Menteri Kehutanan, yang menjadi salah satu kendala administratif utama dalam proyek ini.

“Kalau berdebat soal yang tidak ada dasarnya, percuma,” ujar HD, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pandangan ESP.

HD juga menekankan bahwa operator dermaga internasional di Tanjung Carat tidak boleh sepenuhnya dikelola daerah.

BACA JUGA:Review Samsung Galaxy A56 Segera Rilis di Indonesia dengan Pengalaman Visual Menakjubkan

BACA JUGA:Sempat Kabur ke Lahat, Seorang Pelaku Begal Sadis di Palembang Pernah Didatangi Agung Lewat Mimpi

Hal ini karena pelabuhan dengan status internasional harus mengikuti regulasi yang mengatur bahwa pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan badan usaha pelabuhan atau operator berskala nasional atau internasional.

Selain itu, HD juga menyoroti hambatan birokrasi yang sering kali menjadi penghalang utama dalam proyek-proyek infrastruktur strategis di Sumsel.

Sumber: