Sumsel Jadi Provinsi Pertama Terapkan Posbankum, Herman Deru Dorong Literasi Hukum

SUMEKS.CO – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan pentingnya peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana literasi hukum bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat meninjau Posbankum Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Minggu (24/8/2025).

Herman Deru mengatakan pembentukan Posbankum bukan sekedar formalitas, tetapi harus menjadi wadah edukasi agar masyarakat paham hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

“Sejak awal saya ingatkan pentingnya pengetahuan tentang hak-hak dasar dan kewajiban melalui sosialisasi sadar hukum. Ini sangat penting untuk mencegah persoalan hukum,” ujar Herman Deru.

Ia mengungkapkan, Sumsel mendapat pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan. Jumlahnya mencapai 3.258 titik.

BACA JUGA:Herman Deru: Ajang Motor Trail Daviena Racing Jadi Wadah Positif Bagi Generasi Muda di Sumsel

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Festival Perahu Bidar Palembang Jadi Agenda Wisata Dunia

“Sekarang, setiap desa sudah memiliki Posbankum, lengkap dengan tenaga paralegal atau pengacara desa. Ini langkah konkret untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum,” tegasnya.

Gubernur minta kepala desa untuk memastikan Posbankum berfungsi optimal. Sosialisasi tentang keberadaan Posbankum harus terus dilakukan agar masyarakat tahu manfaatnya.

“Bu Kades dan Pak Kades harus mengoptimalkan kinerja Posbankum supaya masyarakat mengenal dan memanfaatkannya,” jelasnya.

Herman Deru menegaskan, keberadaan Posbankum bukan hanya label atau papan nama. Posbankum harus menjadi pelindung kaum lemah yang rentan sulit mengakses keadilan.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang Saksikan Detik-Detik Proklamasi Virtual Bersama Forkopimda di Griya A

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Ajak Anak Muda Kembangkan Bakat di Sirkuit Grasstrack JSC

“Posbankum ini harus berpihak pada mereka yang lemah. Jangan sampai masyarakat tidak tahu harus kemana ketika ada masalah hukum,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Herman Deru mengungkapkan bahwa Sumsel menyiapkan sepuluh kepala desa untuk mengikuti lomba tingkat nasional sebagai juru damai dalam penyelesaian masalah hukum.

Sumber: