Desak Kejari OKU Selatan Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Dispora

BACA JUGA:Update Kasus Dispora OKI yang Terindikasi Rugikan Negara, BPKP Masih Lakukan Penghitungan

BACA JUGA:Sunat Anggaran Kegiatan Dispora Senilai Rp640 Juta Lebih, Kadispora OKU Selatan Jadi Tersangka

Abdi Irawan resmi menyandang status sebagai tersangka korupsi, usai tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan telah menemukan alat bukti yang cukup.

Demikian diterangkan Kasi Intelijen  Kejari OKU Selatan David Lafinson Sipayung SH MH dari rilis yang diterima redaksi beberapa waktu lalu.

Diterangkan David dari rilisnya, bahwa penetapan Abdi Irawan sebagai tersangka merupakan tindak lanjut tim Jaksa penyidik setelah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Peritah Penyidikan Nomor: PRINT-02/L.6.23/Fd.1/04/2024 tanggal 29 April 2024.

Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, ditemukan adanya indikasi korupsi sehubungan dengan dugaan terjadinya pemotongan anggaran pada Dispora Kabupaten OKU Selatan.

Kasi Intelijen Kejari OKU Selatan David Sipayung SH MH--

Pemotongan anggaran yang dimaksud, berupa berbagai macam kegiatan seperti Prestasi Peningkatan Olah raga, Pembudayaan Olah Raga, dan Layanan Kepemudaan tahun anggaran 2023.

Dari hasil penyidikan itu, patut diduga pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pihak Dispora dalam hal ini oleh tersangka Abdi Irawan berdasarkan audit adalah sebesar Rp640.101.900.

"Perbuatan itu dilakukan oleh tersangka bukan hanya dari tahun 2023, namun dari tahun sebelumnya, hanya saja yang dijadikan objek pemeriksaan anggaran tahun 2023," ungkap Kasi Intel dalam rilis.

Masih dari rilis yang diterima redaksi, meski Abdi Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan.

Hal itu, disebutkan dalam rilis bahwa tersangka Abdi Irawan tidak dilakukan penahanan lantaran kooperatif saat dimulainya tahapan penyidikan perkara.

Meski begitu, jaksa Penyidik Pidsus Kejari OKU Selatan menjerat tersangka Abdi Irawan dengan sangkaan melanggar kesatu Pasa 12 huruf (f) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau ketiga Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: