Kakanwil Kemenkumham Babel Lantik 3 Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ini Pesannya
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah tiga orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Balai Pengayoman Kantor Wilayah pada S--
Adapun tiga pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Ismail sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, serta Heri Sandri dan Imam Rokhyani sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
Pelantikan ini disaksikan oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Sugeng Krisdwiyanto, dan Kepala Bidang HAM, Suherman.
BACA JUGA:Review Hp Itel P55 NFC Menawarkan Tampilan Layar Mulus dan Tajam dibalut Performa Unggulan
BACA JUGA:8 Tablet Terbaik di Bawah 2 Jutaan: Kualitas Tinggi, Harga Terjangkau!
Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri, serta Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono.
Selain itu, hadir pula Plt. Kepala LPKA Pangkalpinang Ridha Ansari, Plt. Kepala Lapas Sungailiat Andi Yudho, Kepala Bapas Pangkalpinang Andriyas Dwi Pujoyanto, Kepala Rupbasan Pangkalpinang M. Anwar, Plh. Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang Irma, dan Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Pangkalpinang Mulsa Afrianto.
Pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat jajaran perancang peraturan perundang-undangan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Harapannya, dengan adanya pelantikan ini, kualitas produk hukum yang dihasilkan akan semakin baik, berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
BACA JUGA:Optimalkan Program TJSL, HKA Olah Limbah Pembuatan Hotmix untuk Pavingisasi Sekolah di Ogan Ilir
Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam mendorong profesionalisme dan integritas di kalangan pegawai, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun negara yang lebih baik melalui produk hukum yang berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
