Terbaru Sidang Korupsi KONI Sumsel, Ahli Tegaskan Uang Hibah Merupakan Bagian Uang Negara

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Ahli hukum keuangan negara Siswo Suyanto DEA, dihadirkan Jaksa Kejati Sumsel dalam sidang pembuktian kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel menjerat terdakwa Hendri Zainuddin di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Senin 15 Juli 2024.

Dipersidangan, Siswo Suyanto yang yang syarat pengalaman menjadi ahli dalam sidang korupsi banyak dimintai pendapatnya mengenai keuangan negara khususnya dana hibah dari pemerintah.

Dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Efiyanto SH MH, Siswo Suyanto menyebutkan bahwa suatu lembaga atau organisasi yang mendapatkan fasilitas negara seperti dana hibah merupakan bagian dari uang negara.

"Sehingga, menurut saya satu sen pun uang negara harus lah dipertanggung jawabkan dalam laporannya oleh lembaga atau instansi," tutur ahli keuangan negara Siswo Suyanto dipersidangan.

BACA JUGA:Penetapan Pemanggilan Mantan Gubernur Sumsel Sebagai Saksi KONI Sumsel, GPS: Apa Sih Susahnya Hadir

BACA JUGA:Pengacara HZ Ngotot Minta Agar Mantan Gubernur Dihadirkan Sebagai Saksi Sidang Kasus Korupsi KONI Sumsel

Selain itu, lanjutnya dalam bentuk pelaporan penggunaannya harus ada bukti kegiatan nyata serta pengeluaran nyata.

Serta, kata ahli Siswo Suyanto terhadap pertanggung jawabannya bisa dilakukan audit oleh pihak-pihak yang kompeten alasannya karena uang tersebut adalah uang negara.

Lebih lanjut diterangkannya, untuk uang bersumber dari pihak ketiga seperti sponsor, sumber bisa dari mana saja dan tetap disebut sebagai sumber penerimaan.

"Prinsipnya penggunaan sumber dana baik itu dari pihak ketiga atau sponsor harus ada pertanggung jawabannya, baik itu perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan," urainya.

BACA JUGA:Berbelit-Belit di Persidangan, Saksi Amiri Aripin Eks Bendum KONI Sumsel Bikin Hakim Geram

BACA JUGA:Saksi Amiri Mantan Bendum KONI Sumsel Sebut Pencairan Dana Hibah Penuh Intervensi

Pun demikian ditegaskan ahli, soal dana deposito Rp1 miliar yang diterima KONI Sumsel meski dari bantuan masyarakat atau sponsor masih disebut bagian dari uang negara.

"Dan tentunya tetap harus mengikuti tata kelola keuangan negara," tambahnya.

Sumber: