Polres OKI Sosialiasi HAM dan Hukum Terkait Sengketa Perusahaan dan Warga Desa Sungai Sodong Mesuji

KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Permasalahan sengketa lahan perkebunan antara perusahaan PT Sumber Wangi Alam dengan warga Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dilakukan pembahasan. 

Yakni dilaksanakannya sosialisasi HAM Polres OKI dari hukum Mabes Polri dengan beraudiensi di Aula SAR Mapolres OKI, Rabu 5 Juni 2024.

Kegiatan sosialisasi dan audiensi itu hadir Kepala biro bantuan hukum Polri Brigjen Pol Veris Septiansyah SH SIk didampingi oleh Kabag HAM Robankum Polri Kombespol Toni Binsar SH SIk dan Kasubbag HAM Robankum Polri Pembina Budi Raharjo SE. 

Disampaikan Karo Bankum Divkum Polri BJP Veris Septiansyah SH SIk, bahwasannya untuk menyelesaikan konflik lahan perkebunan kelapa sawit memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait.

BACA JUGA:Hak Jawab PT SWA: PT SWA VS Warga Desa Sungai Sodong, Mesuji, Dampak Lingkungan atau Perebutan 633 Ha Sawit

BACA JUGA:Peduli dan Ikut Menjaga Situs Sejarah, Polres OKI Bersihkan Makam Puyang di Sungai Sodong

"Konflik lahan perkebunan yang terjadi sangat perlu adanya pendekatan holistik serta melibatkan berbagai pihak juga," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam penyelesaian konflik lahan juga perlu adanya strategi-strategi yang dilakukan. Sehingga akhirnya dapat selesai. 

Yaitu strategi yang dilakukan berupa dialog dan mediasi. Dimana untuk dialog dan mediasi ini fasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa. Ini termasuk petani lokal, perusahaan perkebunan, pemerintah, dan masyarakat adat.

Lanjut dia, juga harus gunakan mediator independen yang dapat memfasilitasi diskusi secara netral dan adil. 

BACA JUGA:Polres OKI Masih Tempatkan Personel Patroli di Desa Sungai Sodong

BACA JUGA:Jumat Curhat Polres OKI Cari Solusi Masalah di Desa Sungai Sodong Mesuji

Selain itu juga strategi penyelesaian permasalahan sengketa lahan dengan penegakan hukum dan kebijakan. Yakni tegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran hak atas tanah dan lingkungan yang terjadi di situ. 

"Mengenai perizinan perkebunan sawit agar lebih transparan dan adil maka perlu diperbarui dan perbaiki regulasi dalam penggunaan lahan," jelasnya kepada para undangan yang hadir. 

Sumber: