Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran, Kemenkumham Sumsel Verifikasi Faktual 3 Calon OBH di Ogan Ilir dan OKI

Akan tetapi masih ada beberapa catatan dari Tim Pokjada, seperti kesediaan ruang Ketua yang masih bergabung dengan ruang konsultasi, hingga struktur organisasi yang belum dipasasng.

Di tempat terspisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya mengatakan mendukung penuh pelaksanaan verifikasi dan akreditasi yang berlangsung tahun ini.

BACA JUGA:Heboh, Warga Temukan Mayat Tanpa Identitas Tersangkut di Bawah Jembatan Pasar 26 Ilir Palembang

BACA JUGA:Cek Kekurangan HP Samsung Galaxy M23 5G, Wajib Tahu Sebelum Membeli!

Kakanwil berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan berpesan agar tak melupakan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan anggarannya.

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di tahun ini, lanjut Ilham, diharapkan dapat menjaring OBH baru yang berkualitas dan memperluas sebaran OBH di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Peningkatan jumlah dan sebaran OBH akan berimplikasi pada peningkatan penerima bantuan hukum, baik litigasi dan nonlitigasi.

"Program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu", tutup Kakanwil Kemenkumham Sumsel tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Vonny Destika Sari.

Sumber: