Pegawai Lapas Muara Beliti Kuatkan Pemahaman Gratifikasi Melalui E-Learning

Program E-Learning tidak hanya bertujuan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan tentang gratifikasi, tetapi juga untuk membantu masyarakat luas dalam memahami isu ini secara komprehensif.

Dengan tercapainya pemahaman yang komprehensif tentang gratifikasi di kalangan masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas.

BACA JUGA:227 Peserta Ikuti Bimtek Pengelolaan Aset Desa, Dinas PMD Ogan Ilir Hadirkan Langsung Narasumber dari BPKP

BACA JUGA:PT Pusri Palembang Adakan Pelatihan Agribisnis dan Sosialisasi Program Bulog ke Mitra Binaan Sektor Pertanian

Hal ini sejalan dengan komitmen Lapas Muara Beliti untuk mewujudkan Lapas yang bebas dari praktik gratifikasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, Lapas Muara Beliti optimis dapat mewujudkan Lapas yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik gratifikasi.

Hal ini sejalan dengan tujuan nasional dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi dan mewujudkan good governance.

“Melalui pemahaman yang diperoleh, diharapkan kepada seluruh jajaran lebih mampu mengidentifikasi potensi gratifikasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarinya,” ucap Ronald Heru Praptama selaku Kalapas Narkotika Muara Beliti.

BACA JUGA:Sosialisasi SPIP Kemenkumham Babel: Tingkatkan Maturitas untuk Pemerintahan Akuntabel

BACA JUGA:Personel Polsek Rantau Alai Hadiri Acara Perpisahan SMAN 1 Kandis

Partisipasi aktif petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dalam kegiatan e-learning yang diadakan oleh KPK menunjukkan komitmen kuat mereka untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam memerangi praktik gratifikasi dan membangun Lapas yang bersih dan berintegritas.

Dengan adanya kegiatan kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang bersih, adil, dan transparan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

Program-program serupa diharapkan juga dapat diterapkan di berbagai lembaga publik lainnya guna memperkuat tatanan pemerintahan yang berintegritas tinggi.

Sumber: