Perusahaan di OKI Segera Terapkan Kenaikan UMP 2024

Perusahaan di OKI Segera Terapkan Kenaikan UMP 2024

Ilustrasi--

KAYUAGUNG, SUMEKS.CO - Perusahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) lumayan banyak, terutama yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dan pabrik kertas. 

Terkait dengan pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum lama ini telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 menjadi sebesar Rp 3.456.874.

Maka, membuat Pemerintah Kabupaten OKI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menekankan agar pihak perusahaan di Kabupaten OKI segera menerapkan ketetapan UMP tersebut. 

"Pihak kami Disnakertrans akan mendampingi tenaga kerja, apabila ada perusahaan yang belum menerapkan aturan UMP itu," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten OKI, Ir Irawan. 

BACA JUGA:Lupa Kunci Pintu Saat Ganti Ban Bocor, 2 Tas Raib Sekaligus dari Dalam Mobil

Dia menjelaskan, dalam penerapan UMP ini pihaknya akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di OKI. Dimana intinya untuk menerapkan aturan UMP yang baru yang telah ditetapkan. 

"Yang jelas kami siap mendampingi tenaga kerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka," ujar Irawan, Jumat 24 November 2023.

Lanjutnya, UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah jelas berpengaruh pada pendapatan tenaga kerja yang ada di daerah juga. Yakni khususnya di Kabupaten OKI. 

"Kalau dihitung-hitung UMP ini ada kenaikan, walaupun tidak besar," ucapnya. 

BACA JUGA:Mangkir dari Pemanggilan, Penimbun Aliran Sungai di Ogan Ilir Diminta Hentikan Aktivitas untuk Sementara Waktu

Dia mengatakan, UMP mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen dimana sebelumnya UMP sebesar Rp 3.404.177 lalu naik menjadi Rp 3.456.874 untuk tahun 2024 nanti. 

Jadi, oleh karena itu, disampaikan Irawan, pihaknya meminta Pemprov Sumsel agar mengajak Disnakertrans Kabupaten OKI dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten OKI. 

"Sebelumnya sudah kami rujuk apabila ada pengawasan ke perusahaan hendaknya melibatkan kami. Ini karena perusahaan ada di Kabupaten OKI," jelasnya. 

Sambungnya, dalam hal pengawasan tentunya memiliki aturan khusus dalam memenuhi hak para pekerja atau pegawainya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: