Tahun Ini Indonesia Dipastikan Tak Impor Beras, Berbanding Terbalik dengan Negara Maju Harga Beras Melambung

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga melaporkan pasar ritel modern mulai terisi kembali, bahkan harga beras turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Penurunan ini didorong oleh operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digencarkan Perum Bulog bersama TNI/Polri dan instansi terkait. Saat ini Bulog menyalurkan 6.000 ton beras SPHP per hari, dengan rencana peningkatan menjadi 7.000-10.000 ton per hari hingga akhir 2025. Total target penyaluran hingga Desember mencapai 1,3 juta ton.

Petani Sejahtera, Konsumen Bahagia

Mentan menegaskan pemerintah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Harga gabah petani kini stabil di Rp6.500 per kg sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), naik dari Rp5.500 per kg sebelumnya. Serapan gabah oleh Bulog juga meningkat dari 3.000 ton menjadi 6.000 ton per hari.

Data terbaru, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 122,64 pada Juli 2025 melampaui target 115–120, menandakan peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita menjaga dua sisi: petani sejahtera dengan harga gabah yang layak, konsumen bahagia dengan harga beras yang terjangkau. Ini bukti nyata revolusi pertanian untuk kedaulatan pangan," ujar Mentan Amran.

BACA JUGA:Polri Bongkar Skandal Beras Oplosan Merek Ternama, 3 Orang Ditetapkan Tersangka

BACA JUGA:Program Nasional Prabowo, Pemkot Palembang Tuntaskan Distribusi Bantuan Beras 10Kg

Untuk mendukung produktivitas, kuota pupuk bersubsidi digandakan dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton dengan anggaran Rp46,8 triliun, memastikan petani memiliki akses input produksi yang memadai.

Reformasi Tata Kelola dan Lawan Mafia Pangan

Keberhasilan ini juga ditopang oleh pembenahan tata kelola di sektor pertanian. Skor Reformasi Birokrasi meningkat dari 79,4 (2020) menjadi 85,12 (2025). Survei Penilaian Integritas naik dari 66,78 menjadi 74,46. Laporan keuangan Kementerian Pertanian kini konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap praktik oplosan beras. Hasil investigasi menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar. 

"Ini sudah kami laporkan ke penegak hukum untuk ditindak tegas. Jangan ada yang memelintir seolah kami tidak peduli konsumen. Justru karena kami ingin keadilan, kami berani melawan mafia pangan!," tegas Mentan Amran.

BACA JUGA:Bupati OKI Salurkan Beras Bantuan Presiden, Ingatkan Warga Jangan Dijual

BACA JUGA:Pastikan Stok dan Harga Beras di Ogan Ilir Aman, Forkopimda Pantau Langsung Hingga ke Pabrik

Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan Kelas Dunia

Sumber: