Driver Ojol se-Indonesia Bakal Menggelar Aksi Unjuk Rasa, Off Bid Serentak dan Turun ke Jalan Minta ini

Di Palembang, sendiri para pengemudi ojol akan berkumpul di depan Gedung DPRD Sumsel pada pukul 09.00 WIB.

BACA JUGA:Kebakaran Hanguskan Satu Unit Rumah Kosong di Palembang, Driver Ojol Teriak Api dan Asap Tebal

BACA JUGA:Tersentuh, Ratu Dewa Kunjungi Driver Ojol yang Hilang Motor di TransMart Mall Palembang

Aksi ini diorganisir oleh DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel dan tergabung dalam Aliansi Ojol Palembang Bersinergi bersama sejumlah organisasi, paguyuban, dan komunitas pengemudi online.

Ketua DPD ADO Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan akumulasi dari keres*han para pengemudi ojol terhadap ketidakjelasan regulasi dan ketimpangan ekonomi dalam sistem kerja kemitraan transportasi daring.

"Kami akan bergerak dan berjuang bersama. Aksi ini bentuk keprih*tinan terhadap belum adanya regulasi tegas yang berpihak pada pengemudi ojol, khususnya roda dua," kata Asrul dikutip dari berbagai sumber.

Pemadaman Aplikasi sebagai Bentuk Perlawanan

Salah satu bentuk protes yang akan dilakukan adalah "off bid" serentak, yakni tidak menerima order apa pun selama satu hari penuh atau bahkan lebih. 

Aksi ini diharapkan mampu memberikan tekanan ekonomi, khususnya kepada aplikator dan memperlihatkan betapa pentingnya peran pengemudi dalam ekosistem layanan transportasi digital.

"Aplikator harus sadar bahwa tanpa driver, mereka tidak bisa menjalankan bisnis. Kami bukan robot, kami manusia yang punya kebutuhan dan keluarga yang harus diberi makan," kata seorang pengemudi di Palembang yang enggan disebutkan namanya.

Respons Aplikator dan Pemerintah

Hingga saat ini, pihak aplikator belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana aksi besar ini. Beberapa pengemudi bahkan mengaku akun mereka dibekukan secara sepihak setelah menyuarakan rencana aksi tersebut di media sosial, yang menambah ketegangan di lapangan.

Momentum Kebangkitan Pekerja Digital

Aksi unjuk rasa nasional ini juga dinilai sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar: perjuangan pekerja digital untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti perlindungan sosial, jaminan kecelakaan kerja, dan hubungan kerja yang adil.

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan berbasis aplikasi, tuntutan agar pemerintah membuat regulasi lebih tegas terhadap ekosistem kerja digital menjadi semakin mendesak.

Sumber: